JAKARTA
- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit,
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Letjen Ganip
Warsito melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY).
Rombongan meninjau vaksinasi massal Covid-19
di Gedung Serba Guna Lanud Adi Sutjipto yang menargetkan 1.000 orang
disuntik vaksin.
Dalam kesempatan itu, Sigit mengaku siap untuk
memfasilitasi seluruh elemen masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan
vaksinasi massal. Menurutnya, hal itu sebagai upaya untuk akselerasi
pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona.
"Apabila ada masayarakat berminat untuk mengadakan vaksinasi,
TNI-Polri akan membantu untuk memberikan fasilitas dan menyiapkan vaksin
sehingga akselerasi terbentuknya Herd Immunity segera tercapai," kata
Sigit di Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta, Kamis (8/7/2021).
Mantan
Kapolda Banten ini juga mengajak elemen masyarakat ataupun mahasiswa
yang menempuh jurusan Kedokteran di DIY, untuk turut serta dan berperan
aktif dalam proses vaksinasi massal tersebut.
Sigit berpandangan,
semakin banyak kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, maka target
dari Pemerintah untuk menciptakan Herd Immunity bakal segera
terealisasi dengan segera.
"Oleh karena itu, dalam kesempatan
ini seperti di Yogya banyak sekali Universitas seperti Kedokteran atau
tempat lain yang memang memilik tenaga kesehatan, dipersilahkan bagi
yang mau bergabung dan mau membantu kegiatan vaksinasi yang diadakan
oleh pemerintah baik TNI-Polri dan Dinkes setempat," papar mantan
Kabareskrim Polri ini.
Usai meninjau vaksinasi itu, rombongan
menuju pos penyekatan Prambanan, Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan
Solo TWC, Yogyakarta.
Pada kesempatan itu, Sigit kembali
memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat soal perlunya
dilakukan kebijakan penyekatan. Menurutnya, hal itu sebagai strategi
untuk menekan mobilitas masyarakat, sehingga dapat memutus mata rantai
penyebaran virus corona.
"Upaya yang kami laksanakan salah
satunya adalah pembatasan mobilitas karena salah satu kunci penanganan
Covid-19 yaitu pembatasan mobilitas," ujar mantan Kadiv Propam Polri
ini.
Dari hasil tinjauannya, kata Sigit, dalam proses penyekatan
belakangan masih ditemukan kemacetan dan kepadatan. Namun, menurut
Sigit, kejadian di awal kebijakan itu lantaran masih ada warga yang
belum memahami soal kategori esensial dan kritikal terkait syarat pelaku
perjalanan.
Setelah dilakukan sosialisasi yang masif saat ini
masyarakat sudah jauh lebih memahami soal kategori sektor tersebut.
Serta, adanya kesadaran bahwa apa yang dilakukan ini berdasarkan tujuan
untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia.
"Oleh karena itu,
perlu di sosialisasikan dan hari ini Alhamdulillah masyarakat perlahan
sudah mulai paham bahwa yang boleh bekerja yang esensial dan kritikal.
Semua yang kami lakukan ini adalah demi keselamatan rakyat," tutup
Sigit.